Pontianak, 20 Mei 2026 — Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian IPA Satker dan Penertiban Data pada Master Aset Aplikasi SIMAN V2 bagi empat lingkungan peradilan di wilayah hukum Kalimantan Barat Tahun 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 20 hingga 21 Mei 2026, dengan agenda pembukaan pada tanggal 20 Mei 2026 dan penutupan pada tanggal 21 Mei 2026, bertempat di Pengadilan Tinggi Pontianak selaku koordinator wilayah (korwil) Mahkamah Agung RI untuk Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI serta diikuti oleh peserta dari empat lingkungan peradilan di wilayah hukum Kalimantan Barat yang membidangi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan administrasi aset.
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BMN, khususnya dalam penataan dan validasi data aset pada aplikasi SIMAN V2, sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian IPA satuan kerja di lingkungan peradilan wilayah Kalimantan Barat.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pembinaan dan arahan mengenai pentingnya akurasi data aset, kesesuaian pencatatan BMN, serta langkah-langkah penertiban data pada aplikasi SIMAN V2 guna mendukung tata kelola aset yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, evaluasi hasil penilaian IPA Satker juga menjadi fokus pembahasan untuk mengidentifikasi berbagai kendala maupun perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing-masing satuan kerja dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan aset negara.
Sebagai koordinator wilayah Mahkamah Agung RI di Kalimantan Barat, Pengadilan Tinggi Pontianak turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan menyediakan tempat dan fasilitas kegiatan guna menunjang suksesnya pelaksanaan evaluasi dan pembinaan tersebut.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh satuan kerja pada empat lingkungan peradilan di wilayah hukum Kalimantan Barat dapat semakin meningkatkan kualitas tata kelola BMN, memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset negara, serta mendukung terwujudnya administrasi peradilan yang modern, tertib, dan profesional.
