Selamatdatang

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Marilah kita bersama dengan tidak henti, memanjatkan puja-puji syukur kita kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunianya kepada kita sekalian. Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Reformasi dan Keterbukaan Informasi jajaran Mahkamah Agung RI

FREDRIK WILLEM SAIJA, S,H.,M.H.

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

WISUDAKPT

Pengadilan Tinggi Pontianak Berhasil Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

Sehubungan dengan prestasi yang diperoleh beberapa unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, salah satunya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XIl/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Secara Mandiri pada 60 (Enam Puluh) Satuan Kerja dan Pengadilan Tinggi Pontianak Termasuk di Dalamnya

Ecourt
e-Court Mahkamah Agung RI
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
SIWAS
SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)
SIWAS adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya
previous arrow
next arrow

Profile

 

INFORMASI LHKPN PEJABAT

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK 

 

a. TOTAL WAJIB LAPOR LHKPN TAHUN 2024 : 37 ORANG

B. JUMLAH WAJIB LAPOR LHKPN YANG SUDAH LAPOR : 37 ORANG (100%)

 
No. NAMA / NIP JABATAN TAHUN LAPOR
2022 2023 2024
 1

FREDRIK WILLEM SAIJA, S.H.M.H

NIP. 195902041985031004

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap 

Terverifikasi Lengkap

 2

Isnurul Syamsul Arif, S.H. M. H

NIP. 196701011992121001

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap

 

3

RINY SESULIH BASTAM, S.H.M.H

NIP. 196209051986122001

 HAKIM TINGGI  Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
 4

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum.

NIP. 196204301989032003

 HAKIM TINGGI  Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap
 5

ANDI RISA JAYA, S.H.M.Hum

NIP. 196203261988031004

  HAKIM TINGGI Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap
6

SUSILO UTOMO, S.H

NIP. 196009271982111001

  HAKIM TINGGI Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
7

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

NIP. 196102131992121001

 HAKIM TINGGI Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap
 8

HARI TRI HADIYANTO, S.H.,M.H

NIP. 196209051986122001

 HAKIM TINGGI Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap
 9

ISJUAEDI, S.H.,M.H.

NIP. 196106041986121001

 HAKIM TINGGI  Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap
10 Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H.,M.H.

NIP. 196311141992121001

  HAKIM TINGGI  Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap
 11  LUTFI, S.H.

NIP. 196002081980031002

HAKIM TINGGI  Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap    Terverifikasi Lengkap
12

PRANSIS SINAGA, S.H.,M.H.

NIP. 196302241992121001

  HAKIM TINGGI  Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
13

EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 196609091987021001

HAKIM TINGGI   Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
14 ELIK MURTOPO, S.H.,M.H. HAKIM AD HOC  Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap
15

DWI JAKA SUSANTA, S.H., M.H.

HAKIM AD HOC Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
16

INTAN WIDIASTUTI, S.H., M.Kn.

HAKIM AD HOC Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
17

SAHAT UDUT M HUTAGALUNG, S.H.,M.H.

NIP. 19640106 199603 1 001

 PANITERA Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
18

UJANG SOLIHIN, S.Ag, M.H,M.M

NIP. 197011191997031003

SEKRETARIS  Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
19

SAWARDI, S.H.,M.H

NIP. 197007151989032001

PANMUD PERDATA Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
20

FENDENSIUS HELMI, S.H

NIP. 198411192008051001

PANMUD HUKUM Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
21

MARDANIS, S.H

NIP. 196408141989031006

PANMUD TIPIKOR Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
22

APRIANTI, S.H

NIP. 197104031990032002

 PANMUD PIDANA Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
23

 SUBARI, S.H.

NIP. 197202201994031002

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN / PPK Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
 24

NURPIAH, S.Sos.

NIP. 197007151989032001

  KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap
25  TULUS SUWARSO, S.H.

NIP. 196612211988031001

PANITERA PENGGANTI  Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap
26

IRWAN JUNAIDI, S.H.

NIP. 196506211993031006 

 PANITERA PENGGANTI Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
27

SALIM, S.H.

NIP. 196302231989031003

PANITERA PENGGANTI Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap    Terverifikasi Lengkap
28

MULYANA, S.H.

NIP. 196808171993032001 

  PANITERA PENGGANTI Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap
29

 SAB`AL ANWAR, S.H.

NIP. 197512292001121001

  PANITERA PENGGANTI  Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap
30

 PRAMULIA, S.H.

NIP. 196407261986031005

  PANITERA PENGGANTI Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap
31

M. ISYA, S.H.

NIP. 196704181988031003

  PANITERA PENGGANTI   Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
32

IRINE RELAWATY, S.H.

NIP. 196408131990032003

PANITERA PENGGANTI   Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
 33

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.M.H

NIP. 197809072008051001

PANITERA PENGGANTI    Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
34

HERY ZUHAIRI, S.H.

NIP. 197306231994031004

 
  PANITERA PENGGANTI   Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap
35

SYUAIDI, S.H.

NIP.196512271992031002

PANITERA PENGGANTI Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
36

RAMLAN, S.H.

NIP. 196804271993031002

PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap  Terverifikasi Lengkap
37

NITA MARDIANA

NIP. 198605062009042007

PRANATA KEUANGAN APBN PELAKSANA/TERAMPIL Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap   Terverifikasi Lengkap

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

            Tugas Pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

            Dalam rangka mewujudkan tugas pokok tersebut, tidak sesederhana seperti yang diuraikan diatas, karena masih diperlukan perangkat dan sarana serta prasarana pendukung lainnya, yang secara organisatoris tersusun dalam bentuk Struktur Organisasi Pengadilan, yang akan menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas dalam bentuk Job Discription (Pembagian Tugas) masing-masing aparatur.

            Mengenai pelaksanaan Tugas Pokok tersebut secara tekhnis, telah dipedoani dengan telah diterbitkannya Buku I dan II tentang Pedman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan setempat.

            Tekhnis Operasional pencapaian pelaksanaan Tugas Pokok tersebut tidak saja berkaitkan dengan Bidang Kepaniteraan saja yang menangani urusan administrasi perkara, tetapi sangat bergantung pula kepada Bidang Kesekretariatan yang akan menunjang tugas-tugas yang berkaitkan dengan administrasi umum. Semua itu telah diatur pembagian tugasnya dalam bentuk Job Discription yang didalam pelaksanaannya beredoman kepada SOP masing-masing.

            Program Kerja dimaksud, tidak semata hanya memudahkan bagi petugas pelaksana, tetapi memudahkan kontrol oleh pimpinan secara berjenjang, sehingga dengan demikian diharapkan akan dengan cepat dapat mengontrol kinerja setiap pegawai, sampai dimana pencapaian kinerjanya, dan apabila ada kendala dapat dengan segera dicarikan pemecahannya untuk pencapaian target secara maksimal.

 2. Fungsi

            Pengadilan Tinggi Pontianak dalam rangka pelaksanakan tugas pokok tersebut, mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

  1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili perkara pada tingkat banding dan kewenangan mengadili  ditingkat pertama dan terakhir menyangkut masalah sengketa mengadili antara Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya.
  2. Fungsi Pembinaan, yakni melakukan pembinaan, baik menyangkut tekhnis yustisial maupun tekhnis administrasi peradilan maupun administrasi umum secara berkala ataupun dalam waktu-waktu yang dipandang perlu.
  3. Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan  pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang ada diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak, baik secara reguler maupun untuk waktu-waktu yang diperlukan untuk dijadikan bahan evaluasi atas kinerja masing-masing Pengadilan Negeri bersangkutan;
  4. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut tekhnis peradilan maupun administrasi peradilan.

Dokumen Area IV Zona Integritas Pengadilan Tinggi Pontianak Tentang Penguatan Akuntabilitas

1. Program Kerja Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2019

2. SK Tim Penyusun Program Kerja Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2019

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Pontianak

4. SK Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2015 - 2019 Reviu Ketiga.

5. SK Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2015 - 2019 Reviu Ketiga.

6. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2015 - 2019 Reviu Ketiga.

7. SK Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2015 - 2019 Reviu Keempat.

8. SK Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2015 - 2019 Reviu Keempat.

9. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2015 - 2019 Reviu Keempat.

10. SK Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2020-2024.

11. SK Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2020 - 2024.

12. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2020 - 2024.

13. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2018.

14. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2019.

15. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2020.

16 Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2018.

17. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2019.

18. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2018

19. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2018.

 

Halaman 17 dari 25

Berita Terbaru

Pengumuman Terbaru

Layanan Online

Image
Image
Image
Image
Image

Video Terkini

Evidence Pembangunan Zona Integritas

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Maret 2025

JADWAL SIDANG PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

 NO. NOMOR PERKARA TANGGAL PERSIDANGAN KETERANGAN
1. 157/PID/2025/PT PTK 17 April 2025 Perkara Pidana
2. 156/PID.SUS/2025/PT PTK 15 April 2025 Perkara Pidana
3. 155/PID.SUS/2025/PT PTK 8 April 2025 Perkara Pidana
4. 154/PID.SUS/2025/PT PTK 10 April 2025 Perkara Pidana
5. 158/PID.SUS/2025/PT PTK 15 April 2025 Perkara Pidana
6. 159/PID/2025/PT PTK 15 April 2025 Perkara Pidana
7. 162/PID.SUS/2025/PT PTK 10 April 2025 Perkara Pidana
8. 163/PID.SUS/2025/PT PTK 16 April 2025 Perkara Pidana
9. 164/PID.SUS/2025/PT PTK 16 April 2025 Perkara Pidana
10. 165/PID.SUS/2025/PT PTK 16 April 2025 Perkara Pidana
11. 166/PID/2025/PT PTK 22 April 2025 Perkara Pidana
12. 168/PID.SUS/2025/PT PTK 23April 2025 Perkara Pidana
13. 169/PID.SUS/2025/PT PTK 15 April 2025 Perkara Pidana
14. 170/PID.SUS/2025/PT PTK 17 April 2025 Perkara Pidana
15. 171/PID.SUS/2025/PT PTK 17 April 2025 Perkara Pidana
16. 172/PID.SUS/2025/PT PTK 24 April 2025 Perkara Pidana
17. 173/PID.SUS/2025/PT PTK 23 April 2025 Perkara Pidana
18. 174/PID.SUS/2025/PT PTK 23 April 2025 Perkara Pidana
19. 175/PID/2025/PT PTK 16 April 2025 Perkara Pidana
20. 180/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK 14 April 2025 Perkara Pidana
21. 181/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK 14 April 2025 Perkara Pidana
22. 182/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK 14 April 2025 Perkara Pidana
23. 183/PID.SUS/2025/PT PTK 29 April 2025 Perkara Pidana
24. 184/PID.SUS/2025/PT PTK 24 April 2025 Perkara Pidana
25. 185/PID.SUS/2025/PT PTK 29 April 2025 Perkara Pidana
26. 186/PID.SUS/2025/PT PTK 17 April 2025 Perkara Pidana
27. 187/PID.SUS/2025/PT PTK 24 April 2025 Perkara Pidana
28. 188/PID.SUS/2025/PT PTK 24 April 2025 Perkara Pidana
29. 189/PID.SUS/2025/PT PTK 7 Mei 2025 Perkara Pidana
30. 33/Pdt.G/2025/PT PTK 20 Maret 2025 Perkara Perdata
31. 32/Pdt.G/2025/PT PTK 19 Maret 2025 Perkara Perdata
32. 31/Pdt.G/2025/PT PTK 25 Maret 2025 Perkara Perdata
33. 30/Pdt.G/2025/PT PTK 22 April 2025 Perkara Perdata
34. 34/Pdt.G/2025/PT PTK 15 April 2025 Perkara Perdata
35. 35/Pdt.G/2025/PT PTK 23 April 2025 Perkara Perdata
36. 36/Pdt.G/2025/PT PTK 16 April 2025 Perkara Perdata
37. 37/Pdt.G/2025/PT PTK 30 April 2025 Perkara Perdata
38. 38/Pdt.G/2025/PT PTK 29 April 2025 Perkara Perdata
39. 39/Pdt.G/2025/PT PTK 23 April 2025 Perkara Perdata
40. 40/Pdt.G/2025/PT PTK 23 April 2025 Perkara Perdata
41. 8/PID-SUS.Anak/2025/PT PTK 14 April 2025 Perkara Pidana Anak
42. 4/Pid-Sus.TPK/2025/PT PTK 9 April 2025 Perkara Pidana Tipikor
43. 5/Pid-Sus.TPK/2025/PT PTK 23 April 2025 Perkara Pidana Tipikor
44. 6/Pid-Sus.TPK/2025/PT PTK 10 April 2025 Perkara Pidana Tipikor
45. 7/Pid-Sus.TPK/2025/PT PTK 29 April 2025 Perkara Pidana Tipikor
46.      
47.      
48.      
49.      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencarian

MAKLUMAT LAYANAN

 

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025

PUBLIKASI SURVEI PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SIPPN

Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Pengadilan Tinggi Pontianak

SIPPN PT PONTIANAK

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image